HFIS
PT. SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO)

Media Massa / 11 September 2017

Soal EBA-SP KPR, OJK Apresiasi Langkah SMF

JAKARTA, INAPEX.co.id – Menanggapi soal pembuatan aturan Efek Beragun Aset (EBA) Surat Partisipasi (SP) untuk penyediaan rumah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengapresiasi langkah Sarana Multigriya Finansial (SMF)

“Memang dimungkinkan sekuritisasi dari Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) sehingga bank bisa lebih awal dapat tunai untuk menyediakan KPR lagi,” ujar Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida saat ditemui dalam perhelatan 4th Asian Fixed Income Summit (AFIS) di Nusa Dua, Bali, belum lama ini.

Nurhaida menambahkan, rasio pembiayaan sekunder KPR di Indonesia terbilang masih sangat rendah bahkan bila dibandingkan dengan negara yang termasuk ke dalam anggota Asia Secondary Mortgage Market Association (ASMMA). “Bahkan, dibandingkan Mongolia, market kita masih di bawah mereka,” ujar Nurhaida lagi.

Lebih lanjut dikatakan Nurhaida, Indonesia sangat membutuhkan terobosan agar pasar dapat berkembang. Ia menuturkan, langkah perusahaan pembiayaan sekunder seperti PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dengan menerbitkan EBA-SP sudah baik.

Selain itu, Nurhaida mengharapkan agar investor lebih berani berinvestasi pada EBA KPR yang diterbitkan oleh SMF. “Dampaknya lebih banyak lagi bagi masyarakat, ini akan lebih banyak rumah lagi yang dapat disediakan,” tuturnya.

Ia menyebutkan, dalam peraturan OJK yang baru yakni POJK no 20 tahun 2017, diberikan kesempatan bagi issuers dari penerbit EBA-SP untuk dapat memiliki lebih dari 10% dari total sekuritisasi. “Kalau tidak diberikan kesempatan, issuers bisa terhambat. Tapi mereka nantinya tetap harus menjual lagi,” jelasnya.

Perhatikan, Jangan Lakukan 7 Hal Ini Saat Ajukan KPR!

Pihak yang melakukan sekuritsasi ini tidak terbatas. Perusahaan asuransi dan dana pensiun pun dapat melakukan sekuritisasi. “Tujuannya agar EBA-SP ini makin banyak peminatnya,” imbuh Nurhaida.

Sementara itu, perbankan masih enggan sekuritisasi atau melepas aset cicilan kredit pemilikan rumah (KPR) yang dimilikinya di pasar modal. Padahal dana dari sekuritisasi aset ini bisa dipakai untuk menambah dana penyaluran KPR untuk masyarakat.

Nurhaida mengakui, fenomena ini terjadi lantaran produk yang disekuritisasi oleh perbankan memiliki nilai aset yang cukup bagus. Pelepasan aset itu sendiri dianggap tak sepadan dengan imbal hasil penyaluran KPR yang dirasa belum cukup kencang di Indonesia.

“Mungkin justru untuk mencari produknya yang disekuritisasi itu tidak mudah. Kalau kita lihat KPR, yang disekuritisasi itu kan installment atau cicilan KPR nya. Cicilan KPR itu kan jangka panjang, apa lagi untuk MBR, mereka kan biasanya langsung potong gaji. Pembayarannya itu sudah lebih pasti, jadi risikonya harusnya lebih kecil. Jadi buat bank ini adalah aset yang bagus. Jadi bank barang kali berpikir untuk melepas karena ini aset bagus,” katanya.

http://inapex.co.id/soal-eba-sp-kpr-ojk-apresiasi-langkah-smf/

×